Makassar, VOID.CO.ID – Peringatan Hari Kartini 2025 di Sulawesi Selatan menjadi momentum penting, bukan sekadar acara seremonial.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menunjukkan komitmennya secara langsung dalam menangani isu stunting dan pendidikan anak.

Dalam kegiatan “Semarak Hari Kartini” yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Rabu (30/4/2025), Fatmawati mengumumkan bahwa ia akan menyumbangkan seluruh gajinya setiap bulan untuk mendukung program penurunan angka stunting dan mengurangi jumlah anak yang putus sekolah di provinsi tersebut.

“Saya nyatakan, mulai hari ini, gaji saya tiap bulan akan digunakan untuk penanganan stunting dan menurunkan jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan.

Saat ini masih ada sekitar 140 ribu anak di Sulsel yang tidak sekolah,” ujar Fatmawati, yang juga memimpin Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel.

Pernyataan ini disampaikan di hadapan ratusan perempuan dari berbagai organisasi wanita dan Ketua TP-PKK dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulsel.

Fatmawati mengajak agar Hari Kartini dijadikan momentum untuk meneladani perjuangan Kartini dalam mendorong kesetaraan dan memperkuat peran perempuan di berbagai sektor.

Ia juga menyoroti bahwa banyak jabatan strategis di Sulsel kini diisi oleh perempuan, seperti posisi Wakil Gubernur, Ketua DPRD, hingga kepala daerah.

Namun, menurutnya, kehadiran perempuan di posisi tersebut harus memberi dampak yang nyata, bukan sekadar simbol.

“Jangan sampai kita hanya jadi pemanis. Kita harus menunjukkan hasil nyata yang bermanfaat.

Jabatan ini tidak akan selamanya kita pegang, jadi mari kita gunakan sebaik mungkin untuk memberi dampak,” tegasnya.

Fatmawati mendorong para Ketua PKK di daerah untuk bekerja sama menyediakan data stunting yang akurat.

Pemerintah Provinsi berencana melakukan intervensi langsung selama tiga bulan ke depan di 502 desa dan kelurahan di Sulsel yang menjadi fokus penanganan.

“Kami mohon kerja sama dari ibu-ibu semua agar intervensi ini tepat sasaran.

Dengan gotong royong, saya yakin kita bisa menurunkan angka stunting secara signifikan,” ajaknya.

Selain isu stunting, Fatmawati juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di sekolah dan tempat ibadah.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gubernur tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberi sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan.

“Jika pelaku kekerasan adalah tenaga pendidik, maka akan langsung diberhentikan dari tugasnya, Tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya dengan tegas.

Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, turut hadir dan menegaskan peran sentral ibu sebagai pendidik pertama dalam keluarga.

Ia mengimbau para orang tua untuk selektif dalam menitipkan anak-anaknya serta mengkritisi masih rendahnya angka imunisasi dasar lengkap di beberapa daerah.

Naoemi pun mengajak seluruh kader PKK untuk lebih aktif dalam menyebarkan edukasi kesehatan kepada masyarakat.