MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menaruh perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan.

Dalam rangka efisiensi anggaran tahun ini, pemerintahan Munafri-Aliyah memutuskan untuk memfokuskan alokasi dana pada pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau.

Penekanan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Munafri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).

Wali Kota yang akrab disapa Appi tersebut menegaskan pentingnya efisiensi anggaran yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut tidak sekadar penghematan, namun juga sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.

“Pemilihan Lapangan Karebosi sebagai lokasi Musrenbang menjadi simbol keterbukaan dan komitmen pemerintah terhadap efisiensi dan partisipasi publik,” ujar Appi.

Dalam forum yang juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran Forkopimda Kota Makassar, Appi menyampaikan perlunya pembangunan merata dan berkeadilan, termasuk untuk masyarakat di pulau-pulau terluar.

Ia menyoroti kondisi yang belum memadai di sejumlah wilayah pulau, seperti terbatasnya pasokan listrik yang hanya tersedia selama beberapa jam per hari.

Situasi ini dinilai sebagai permasalahan mendesak yang akan menjadi fokus kebijakan pembangunan Kota Makassar pada 2025. Pemerintah akan mengalihkan anggaran ke proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki fasilitas dasar masyarakat pulau.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang merata dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Appi menegaskan bahwa pembangunan Kota Makassar harus bersifat inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di daratan maupun kepulauan.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat, dalam menghadapi tantangan besar seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial.

Appi menutup dengan menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi panduan utama dalam perencanaan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.

Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi mewujudkan visi bersama demi masa depan Makassar yang lebih baik, sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.