MAKASSAR, VOID.CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar pertemuan strategis dengan jajaran manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di ruang kerjanya pada Jumat (18/7/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi kebijakan antara Pemkot Makassar dan pihak pengembang guna mendukung percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis kota.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Sekda Andi Zulkufly Nanda, serta sejumlah kepala dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Penataan Ruang, dan perwakilan dari Dinas Pertanahan.

Dalam agenda tersebut, Munafri menegaskan pentingnya komunikasi terbuka dan transparan terkait rencana-rencana strategis GMTD, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur penghubung yang menjadi prioritas pemerintah kota.

“Kami ingin setiap rencana yang disampaikan GMTD dipahami secara detail, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Munafri.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah proyek pembangunan jembatan di kawasan Barombong, yang dirancang untuk menghubungkan wilayah Makassar dan Takalar serta mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur tersebut.

Munafri menjelaskan bahwa Pemkot Makassar siap mendukung pembangunan jembatan dengan menangani proses pembebasan lahan, sementara konstruksi fisik akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Soal pembangunan jembatan, lahan kami siapkan. Tapi konstruksi itu wewenang Pemprov. Kami sudah komunikasikan dengan Pak Gubernur,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.

Namun, ia menyoroti pentingnya kejelasan status lahan di kedua sisi jembatan agar proyek ini tak terhambat di tengah jalan. Ia meminta keterlibatan aktif dari GMTD selaku pemangku kepentingan atas sebagian lahan di kawasan tersebut.

“Kalau persoalan lahan belum tuntas, maka proyek ini bisa mandek. Saya sudah instruksikan supaya pembebasan lahan segera difinalkan bersama GMTD agar Pemprov bisa bergerak cepat membangun,” lanjutnya.

Munafri menekankan bahwa proyek infrastruktur seperti ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi kunci membuka konektivitas kawasan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di Makassar dan sekitarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan komitmen Pemkot dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik perizinan yang merugikan investor. Sistem layanan perizinan satu pintu disebut menjadi strategi utama untuk efisiensi dan kepastian hukum.

“Kami ingin memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua investor. Tidak boleh ada pungutan liar atau birokrasi yang berbelit. Semua harus sesuai regulasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengembang agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan ataupun konflik hukum di kemudian hari.

“Investasi tidak hanya bicara infrastruktur, tapi juga soal penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun semua pihak harus taat pada aturan main,” tutupnya.

Dari pihak GMTD, Direktur Cleaning Zainal Abidin menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah proyek strategis yang masih dalam tahap penyusunan, dan siap untuk disinergikan dengan program pemerintah kota dan provinsi.

“Kami memaparkan beberapa program yang tengah berjalan dan rencana ke depan. Walaupun saat ini masih dalam proses dan laporan ada di tingkat provinsi, kami optimis semua proyek ini akan menyatu dengan rencana pembangunan kota,” ungkap Zainal.

Ia pun berharap dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, agar program pengembangan yang dirancang GMTD dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Makassar ke depan.