MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi permasalahan penerimaan siswa baru (SPMB) tahun 2025.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Komisi D DPRD Kota Makassar di Balai Kota, Kamis (24/7/2025), guna membahas upaya pemerataan akses pendidikan.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, turut dihadiri anggota dewan seperti Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A. Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, dan Budi Hastuti.

Dalam kesempatan itu, Munafri menekankan pentingnya penataan sistem zonasi dan distribusi kuota secara merata. Menurutnya, Pemkot berkomitmen kuat agar tidak ada satu pun anak di Makassar yang kehilangan hak atas pendidikan hanya karena persoalan daya tampung sekolah negeri.

“Kami tidak ingin ada lagi anak yang tidak masuk Dapodik karena kesalahan prosedur atau keterlambatan. Semua harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Untuk mengatasi ketimpangan daya tampung, Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan berencana mengoptimalkan pemanfaatan sekolah yang selama ini kurang diminati serta membuka opsi kerja sama dengan sekolah swasta sebagai solusi alternatif.

Kadis Pendidikan bahkan telah diberangkatkan ke Jakarta guna memastikan proses penambahan rombel berjalan sesuai ketentuan dan mendapat legitimasi dari Kementerian Pendidikan.

Wali Kota juga menyinggung praktik-praktik intervensi dalam pemilihan sekolah. Ia menginginkan agar proses penempatan siswa murni berdasarkan aturan dan bukan karena tekanan dari pihak-pihak tertentu.

“Penempatan siswa tidak boleh berdasarkan permintaan pihak yang punya kekuasaan. Kita harus bicara pemerataan dulu, bukan langsung soal penambahan rombel,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut baik langkah Pemkot tersebut. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa masih terjadi ketimpangan akses pendidikan di sejumlah wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate, yang minim sekolah negeri.

Sebagai solusi, Ari mengusulkan penguatan layanan transportasi pelajar, terutama di daerah yang sulit dijangkau. “Kami tengah mengkaji penambahan armada transportasi khusus pelajar di wilayah prioritas,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta. DPRD bahkan membuka opsi pemberian subsidi pendidikan agar seluruh anak, baik di sekolah negeri maupun swasta, bisa tetap mengenyam pendidikan.

Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya selesai. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 858 siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

Beberapa sekolah favorit seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 telah mencapai kapasitas maksimum, terutama karena berada di kawasan padat penduduk.

“Masih ada sekolah lain yang kapasitasnya belum terisi maksimal. Inilah yang kami ingin dorong agar dimanfaatkan secara optimal,” ujar Achi.

DPRD juga mengusulkan rencana jangka panjang berupa pembangunan unit sekolah baru atau regrouping di kawasan padat dan terpinggirkan, guna memperluas akses pendidikan secara berkelanjutan.

“SPMB ini bukan hanya soal tahunan, tapi mencerminkan sejauh mana keadilan akses pendidikan di Kota Makassar bisa terwujud,” tutup Ari.