Pemkot Makassar Dorong Inklusi Kerja Disabilitas Lewat Pelatihan Vokasi

Pemkot Makassar Dorong Inklusi Kerja Disabilitas Lewat Pelatihan Vokasi

Pemkot Makassar memberikan akses pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas

MAKASSAR,VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kota yang inklusif dengan memberikan akses pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Langkah nyata ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Makassar dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, yang disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, Jumat (25/7/2025).

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran program penempatan kerja disabilitas serta pembukaan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor BBPVP.

Sebanyak 17 pemerintah daerah turut menandatangani kerja sama serupa. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menilai kemitraan ini sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pelatihan vokasi sekaligus membuka peluang kerja setara bagi kelompok rentan.

“Kita dorong agar saudara-saudara kita penyandang disabilitas bisa memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak,” ujarnya.

Munafri menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Pemkot, katanya, bahkan siap menyerap tenaga kerja disabilitas melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Lebih lanjut, Munafri mencontohkan Makassar Creative Hub sebagai model pengembangan keterampilan yang ramah disabilitas. Ia menyebut telah menyaksikan langsung pelatihan bagi penyandang disabilitas, termasuk individu dengan down syndrome, yang mampu berkontribusi secara produktif.

“Kami berkomitmen menjadikan seluruh lini, baik pemerintahan maupun sektor kreatif, inklusif terhadap penyandang disabilitas,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Program pelatihan ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar secara menyeluruh, sejalan dengan agenda nasional peningkatan produktivitas tenaga kerja.

“Lebih dari sekadar membuka lapangan kerja, kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memberdayakan semua warga tanpa kecuali,” kata Munafri.

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Ia menyebut berbagai kementerian memiliki peran penting dalam mendukung program nasional, dari Kementerian Pertanian hingga Kelautan.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk mengakselerasi produktivitas tenaga kerja,” tegasnya.

Menurut Yassierli, BBPVP Makassar akan dikembangkan menjadi pusat pelatihan vokasi dan inovasi berskala nasional, dengan kapasitas pelatihan jangka pendek maksimal enam bulan untuk kompetensi tingkat menengah.

Dengan luas lima hektare, balai ini berpotensi menyamai pusat-pusat pelatihan serupa di Serang, Bekasi, Bandung, dan Semarang.

Menghadapi tantangan global seperti otomatisasi, transisi energi, dan perkembangan kecerdasan buatan, Kemenaker telah merancang empat strategi utama: penguatan SDM dalam hilirisasi dan koperasi, penempatan pekerja migran yang terstruktur, kemitraan industri dengan kewajiban minimal 1% perekrutan lokal, serta pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis inovasi.

Selain itu, BBPVP Makassar akan dilengkapi dengan Karantina Corner dan ruang kreatif untuk generasi muda. Fasilitas ini memungkinkan peserta pelatihan mengakses dana, bimbingan usaha, hingga inkubasi melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Salah satu program unggulan yang diresmikan adalah fasilitasi penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Bagi Yassierli, program ini lebih dari sekadar pelatihan teknis – ini adalah upaya pemenuhan hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dan lingkungan kerja yang aman.

“Kami ingin seluruh balai menjadi ruang yang aman dan produktif, tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tapi juga bagi generasi milenial,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan kepala daerah yang hadir dalam kegiatan ini, dan menilai bahwa transformasi ketenagakerjaan harus menjadi tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata soal anggaran.

Di akhir sambutannya, Yassierli menyoroti pentingnya peran Baznas sebagai mitra strategis dalam inovasi pembiayaan. Ia menyebut bahwa zakat dan donasi publik jika dikelola secara transparan dapat memberikan dampak besar dalam mendukung pelatihan dan kewirausahaan.

“Selama ini banyak yang ingin membantu, tetapi kurang transparansi. Sekarang kita tunjukkan bahwa zakat bisa menjadi kekuatan nyata,” pungkasnya.

Leave a Reply