MAKASSAR, VOID.CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yassierli, dalam agenda pemantauan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 di Kota Makassar.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tersebut berlangsung di Kantor Cabang Utama PT Pos Indonesia Makassar, Jalan Slamet Riyadi, pada Sabtu (26/7/2025), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menaker ke sejumlah daerah.

Wali Kota Munafri menegaskan bahwa BSU merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Ia menyebut, bantuan ini bukan sekadar solusi sesaat, melainkan kebijakan jangka menengah untuk mempertahankan daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi masyarakat.

“BSU adalah bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat pekerja. Kami pastikan distribusinya berjalan lancar, tepat sasaran, dan dilakukan secara transparan,” ujar Munafri.

Menurutnya, program ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga turut menjaga stabilitas sosial di daerah.

Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi capaian distribusi BSU di wilayahnya yang telah mencapai lebih dari 90 persen.

“Angka 90,30 persen bukan sekadar statistik. Itu bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif, memastikan hak pekerja tersampaikan dengan baik,” kata Aliyah.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar akan terus memperkuat sinergi dengan semua pemangku kepentingan agar seluruh bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi proses ini. Pekerja adalah tulang punggung keluarga dan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Dr. Yassierli, menyampaikan bahwa kunjungannya ke Makassar merupakan bagian dari agenda nasional untuk memastikan pelaksanaan BSU berjalan optimal.

“Kami ingin melihat langsung bahwa bantuan ini sampai ke tangan yang berhak. Ini adalah kebijakan Presiden Prabowo untuk mendukung daya beli masyarakat di kuartal kedua,” jelasnya.

Menaker menerangkan, BSU 2025 menyasar pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi kriteria tertentu. Bantuan sebesar Rp600.000 disalurkan sekaligus untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli.

Penyaluran dilakukan melalui bank milik pemerintah bagi pekerja yang memiliki rekening, sementara yang belum memiliki rekening dapat mencairkan dana melalui PT Pos Indonesia. Skema ini telah berjalan selama empat tahun terakhir.

“Data penerima diverifikasi secara ketat dan transparan. Saat ini, total penerima BSU secara nasional hampir mencapai 16 juta orang,” ungkap Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Pos Indonesia akan terus mengawal distribusi BSU agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami harap bantuan ini digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan prioritas keluarga. Pemerintah berupaya penuh agar dana ini tersalurkan cepat dan memberikan dampak nyata,” pungkasnya.