MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar terus mengakselerasi penerapan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi dan transparansi dalam transaksi publik, terutama di pasar dan terminal.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa implementasi QRIS merupakan strategi penting dalam menciptakan sistem transaksi yang akuntabel, baik di lingkungan pasar, terminal, hingga pada layanan seperti pembayaran PDAM.

Hal ini ia sampaikan dalam peluncuran resmi sistem pembayaran digital berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7/2025).

Kegiatan ini diprakarsai oleh PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Sekda Kota Makassar Zulkifly Nanda, tim ahli Pemkot seperti Hudli Huduri dan Dara Nasution, serta Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika.

“Mulai hari ini, QRIS sudah digunakan untuk beli karcis di terminal, belanja di pasar, dan bayar PDAM,” ujar Munafri.

Ia menjelaskan bahwa target pemerintah adalah mendorong masyarakat menjadi lebih melek teknologi. Dengan QRIS, masyarakat tak lagi direpotkan oleh kebutuhan membawa uang tunai ataupun urusan kembalian dalam bentuk permen. Semua transaksi menjadi presisi, tanpa pembulatan harga.

Bagi para pelaku usaha dan UMKM, penggunaan QRIS juga memberikan keuntungan dari sisi pencatatan keuangan. Data transaksi terekam otomatis dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Digitalisasi menutup peluang manipulasi angka. Semua transaksi tercatat dan bisa diawasi. Tidak ada celah permainan,” tegas Munafri, yang akrab disapa Appi.

Pemerintah Kota juga menjadikan QRIS sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan pendapatan daerah. Munafri mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan retribusi kendaraan saat ini masih berada di angka 40%. Oleh karena itu, sistem digital diyakini mampu menekan potensi kebocoran PAD.

“Kalau masih pakai uang tunai, potensi kebocoran tinggi. Bisa ada selisih, kekurangan laporan, atau angka yang dimanipulasi. Digitalisasi menutup itu semua,” jelasnya.

Untuk mempercepat adopsi QRIS, Pemkot Makassar akan menggelar kampanye besar-besaran dan memberikan insentif bagi pasar atau terminal yang mencatatkan penggunaan QRIS tertinggi.

“Jangan berhenti di seremoni. Usai acara ini, harus ada langkah nyata. Kita evaluasi apa yang kurang dan langsung perbaiki. QRIS bukan sekadar dipasang, tapi harus digunakan,” ucap Munafri.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat hingga ASN untuk aktif menggunakan teknologi. Menurutnya, gawai bukan hanya untuk media sosial, tetapi harus menjadi alat transaksi sehari-hari.

“Teknologi tidak akan menunggu kita. Kita yang harus mengejar,” tuturnya. “Semakin banyak yang memakai QRIS, dampaknya makin besar bagi perekonomian lokal.”

Pemkot menargetkan seluruh BUMD dan SKPD mengintegrasikan sistem pembayaran digital ke dalam setiap layanannya. Harapannya, pendapatan daerah bisa ditingkatkan, kebocoran ditekan, dan administrasi keuangan menjadi lebih transparan serta akuntabel.

“Kita sudah sepakat hari ini. Kalau ke depan masih ada laporan keuangan yang bermasalah, berarti kita tidak serius. Transformasi digital harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan,” tegas Munafri.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi langkah kolaboratif dari PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM dalam mendorong penerapan sistem digital di sektor layanan publik.

Aliyah menyebut kebijakan ini sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

“Transaksi non-tunai melalui QRIS bukan hanya memudahkan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan transparansi, baik bagi pedagang maupun konsumen,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa implementasi QRIS di pasar dan terminal adalah wujud konkret digitalisasi layanan publik yang langsung menyentuh masyarakat. Selain mempercepat transaksi, sistem ini juga mampu meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah.

“Digitalisasi adalah kebutuhan, bukan sekadar tren. Ini cara kita memastikan layanan publik lebih cepat, modern, dan tepat sasaran,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wirnanda, menegaskan bahwa QRIS bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam membangun ekosistem digital yang menyentuh seluruh sektor, mulai dari pasar tradisional hingga layanan publik.

“Setiap aktivitas kita hari ini nyaris tak lepas dari ponsel. Mulai bangun tidur hingga malam, semua pakai digital. Jadi bayar PDAM pakai QRIS itu sangat relevan,” jelas Rizki.

Ia menyampaikan bahwa QRIS mengalami lonjakan signifikan secara nasional dengan nilai transaksi menembus Rp570 triliun dan pertumbuhan mencapai 120%. Sementara itu, di Sulsel, pengguna QRIS sudah mencapai 1,3 juta orang dengan total transaksi sekitar Rp6 triliun.

“Kalau masih ada pelaku usaha yang belum pakai QRIS, artinya mereka tertinggal. Bahkan kuliner khas seperti pallu basa pun sudah seharusnya menerima pembayaran digital,” tegasnya.

Ia menekankan, jika Makassar ingin menjadi kota digital, seluruh sektor — dari pasar, toko hingga UMKM — harus mulai, bahkan diwajibkan menggunakan QRIS.

“Seperti jalan tol. Kalau tidak pakai e-money, tidak bisa masuk. Begitu juga ke depan, kalau belanja di pasar, harus pakai QRIS. Ini bukan menyulitkan, tapi mengarahkan ke perubahan,” tegas Rizki.

Bank Indonesia pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas keseriusan dalam mendukung digitalisasi, mulai dari belanja hingga tempat wisata dan parkir.

“Ini komitmen nyata. Sekarang tinggal bagaimana seluruh sektor ikut bergerak dan beradaptasi,” tutupnya.