MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar kian serius membenahi pengelolaan kebersihan dan lingkungan secara menyeluruh.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, Jumat (1/8/2025).

Dalam arahannya, Munafri mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan tata kelola lingkungan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan kebersihan tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja, melainkan butuh keterlibatan dari semua elemen, mulai dari SKPD hingga tingkat RT dan RW.

“Adipura bukan lagi seremoni. Ini tentang bukti nyata bahwa Makassar bersih dan sehat. Kita harus keluar dari pola pikir sektoral,” tegasnya.

Makassar kini berada dalam pengawasan langsung Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari penilaian program Adipura. Untuk itu, berbagai langkah konkret telah disiapkan, termasuk program “100.000 Biopori untuk Makassar” yang wajib diterapkan hingga ke level RT.

Setiap wilayah ditargetkan memiliki lubang biopori, eco enzyme, unit proses, serta budidaya maggot sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemkot juga mendorong pertumbuhan bank sampah dan TPS3R di seluruh kecamatan.

Selain itu, taman kota akan dikelola bersama mitra pihak ketiga agar lebih tertata, dan kawasan pedestrian akan ditata ulang dengan orientasi utama pada pejalan kaki, bukan kendaraan.

“Semua pihak punya tanggung jawab. Bukan hanya DLH, tapi juga camat, lurah, hingga warga. Kalau kita kompak, Makassar bisa lebih bersih dan berdaya,” tambahnya.

Dukungan juga datang dari Pusdal LH SUMA. Dr. Azri Rasul dalam rapat tersebut memaparkan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, seperti rumah tangga, usaha, hingga industri.

“Jika sumber sampah seperti hotel atau sekolah bisa kelola sendiri, maka tidak akan membebani TPA. Semua selesai di tempat,” jelasnya.

Pusdal LH SUMA kini tengah mengidentifikasi praktik pengelolaan sampah di tiap kelurahan. Hasil inventarisasi itu akan dijadikan acuan dalam penilaian Adipura, dengan target minimal 51,2% sampah dikelola mandiri di hulu.

Azri menekankan bahwa capaian tersebut hanya bisa diraih dengan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan aparat pemerintah hingga tingkat bawah.