MAKASSAR, VOID.CO.ID – Sebanyak 33 Aparatur Sipil Negara (ASN) bersaing dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Kota Makassar. Proses ini memperebutkan sembilan posisi eselon II, salah satunya jabatan Direktur RSUD Daya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka tahapan asesmen dan seleksi di Kantor LAN RI Makassar, Senin (25/8/2025).

Ia menekankan pentingnya proses yang transparan, objektif, dan berorientasi pada kompetensi.

“Dari 33 peserta ini, pasti ada yang lolos dan tidak. Itu hal wajar karena hanya ada sembilan kursi. Tapi saya harap semua memaksimalkan kesempatan,” ujarnya.

Delapan posisi diperebutkan oleh 33 kandidat. Sementara satu jabatan, yakni Direktur RSUD Daya, kembali diperpanjang masa pendaftarannya lantaran hanya diminati dua orang. Munafri menyebut jabatan ini strategis, mengingat saat ini masih dirangkap oleh Kepala Dinas Kesehatan.

“Pendaftaran diperpanjang satu pekan. Jika tetap dua peserta, kami akan konsultasikan dengan BKN untuk menentukan langkah selanjutnya,” jelasnya.

Munafri berharap peserta seleksi, baik yang baru maupun yang telah berpengalaman, bisa tampil optimal dan belajar dari proses sebelumnya.

“Kita ingin menerapkan prinsip the right man on the right place. ASN yang lolos harus memiliki kapabilitas, integritas, dan pengalaman yang relevan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Makassar, Vivi Andriani Amri, menjelaskan bahwa seleksi ini mengacu pada berbagai regulasi nasional, termasuk UU ASN dan Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2019.

Vivi menambahkan, seleksi ini bertujuan menjaring pejabat yang kompeten dan profesional melalui proses berbasis merit system.

“Dari total 33 peserta, 25 berasal dari Pemkot Makassar, lima dari Pemprov Sulsel, satu dari Kabupaten Pangkep, dan satu dari Kementerian Agama,” ungkapnya.

Tahapan seleksi dilakukan berjenjang, dimulai dari administrasi hingga pengumuman hasil akhir pada 8 September 2025. Penilaian dilakukan oleh Tim Asesor dari Pusjaklan LAN RI Makassar.

“Seleksi ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Vivi.