MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar, melalui PD Parkir, secara resmi meluncurkan program digitalisasi sistem pembayaran parkir yang dimulai di Jalan WR Supratman, Senin (1/9/2025).

Peluncuran ditandai dengan penekanan sirine, sekaligus pemasangan rompi dan kalung QRIS kepada para juru parkir sebagai simbol dimulainya penggunaan teknologi tersebut.

Program ini menjadi langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola parkir dan meningkatkan layanan publik di Makassar. Acara peluncuran dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, mitra perbankan, serta sejumlah kepala dinas.

Sebanyak 27 juru parkir diterjunkan di 16 titik uji coba dengan dua lokasi utama sebagai pilot project, yakni Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa digitalisasi parkir menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini terjadi pada sistem parkir konvensional yang masih mengandalkan pembayaran tunai secara manual.

“Sistem lama sulit diawasi dan rawan penyimpangan. Dengan digitalisasi, seluruh transaksi tercatat otomatis sehingga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Munafri.

Munafri menambahkan bahwa sistem baru ini akan memberikan kepastian dan kontrol lebih baik bagi juru parkir maupun pengguna. Pendapatan parkir akan terdistribusi secara proporsional antara pemerintah dan juru parkir, sehingga meminimalisir potensi kebocoran.

Ia juga menyoroti keluhan warga terkait praktik parkir yang tidak transparan, seperti penarikan biaya parkir yang tidak semestinya, bahkan saat kendaraan hanya berhenti sebentar.

“Seringkali kendaraan baru berhenti sebentar sudah dikenakan biaya parkir, dan juru parkir muncul tiba-tiba saat kendaraan akan keluar. Dengan digitalisasi, hal ini bisa diatasi,” jelasnya.

Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa digitalisasi parkir bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan yang lebih akuntabel.

“Kami ingin memastikan berapa kontribusi PD Parkir terhadap keuangan daerah, dan sistem digital ini akan menjadi standar baru dalam menghitung pendapatan,” tegasnya.

Wali kota juga berharap program ini dapat diperluas ke berbagai titik parkir agar pelayanan semakin efektif, sederhana, dan transparan.

Pada kesempatan yang sama, Munafri menegaskan perlunya pembangunan gedung parkir sebagai solusi keterbatasan lahan parkir di Makassar. Ia meminta PD Parkir untuk menggandeng mitra dalam mewujudkan proyek tersebut agar penumpukan kendaraan di bahu jalan dapat diminimalkan.

“Gedung parkir sangat dibutuhkan untuk mendukung tata kota yang tertib dan nyaman, serta meringankan beban Dinas Perhubungan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rashid Ali, menyatakan bahwa program digitalisasi ini menjadi tonggak transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia menargetkan pada 2026 nanti, setengah dari titik parkir di kota ini sudah berbasis digital.

“Tentu kami butuh dukungan penuh dari pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat agar program ini berjalan sukses,” kata Adi.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar, PD Parkir telah membentuk Satgas yang melibatkan TNI dan Polri guna mengawasi implementasi digitalisasi serta menjaga transparansi di lapangan.