MAKASSAR, VOID.CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk tetap menjalankan program-program prioritas meski menghadapi tekanan penurunan pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Hal ini diungkapkan Munafri saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar secara virtual, Selasa (2/9/2025), yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap dokumen APBD-P 2025. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi memberikan tanggapan, masukan, dan rekomendasi atas kebijakan serta arah pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari proses pembahasan APBD-P, setelah sebelumnya Pemerintah Kota menyampaikan Nota Keuangan serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada 29 Agustus lalu.

Munafri menjelaskan, revisi APBD dilakukan sebagai respons terhadap perubahan sejumlah asumsi ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta penyesuaian terhadap kebijakan umum daerah. Selain itu, fluktuasi pendapatan dan kebijakan pusat terkait dana transfer juga menjadi pertimbangan utama.

“Penyusunan APBD Perubahan ini tidak hanya untuk menjawab kebutuhan realokasi anggaran, tetapi juga untuk mengantisipasi belanja-belanja mendesak, menjaga kelangsungan program prioritas, dan memastikan pengelolaan fiskal daerah tetap sehat hingga akhir tahun anggaran,” ujar Munafri.

Dalam rancangan APBD-P 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,898 triliun—turun 9,02 persen dari target APBD murni 2025 yang mencapai Rp5,384 triliun. Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp5,128 triliun, turun 9,77 persen dari sebelumnya Rp5,684 triliun.

Dengan kondisi tersebut, terjadi defisit anggaran sebesar Rp294,18 miliar yang direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan netto daerah dalam jumlah yang sama.

Lebih lanjut, Munafri memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp2,17 triliun, atau terkoreksi 12,35 persen dari target awal. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan sebesar 6,18 persen menjadi Rp2,721 triliun.

Dari sisi pengeluaran, Belanja Operasi turun tipis menjadi Rp4,138 triliun atau 0,69 persen lebih rendah. Penurunan lebih tajam terjadi pada Belanja Modal yang hanya sebesar Rp980,28 miliar—turun 33,64 persen. Sementara itu, alokasi untuk Belanja Tak Terduga menyusut drastis menjadi Rp10 miliar, dari sebelumnya Rp40 miliar.

“Langkah ini merupakan bagian dari rasionalisasi agar penggunaan anggaran lebih efisien dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” kata Munafri.

Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak akan menghambat jalannya program-program strategis daerah. Ia menyebut setidaknya tujuh program prioritas yang tetap menjadi fokus, antara lain:

1. Peningkatan mutu pendidikan, meliputi perbaikan sarana, kurikulum, serta kompetensi tenaga pendidik.
2. Pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan usaha baru.
3. Penguatan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
4. Peningkatan layanan kesehatan preventif dan perlindungan bagi warga miskin.
5. Pemulihan ekonomi berbasis UMKM, kewirausahaan, dan ekonomi digital.
6. Peningkatan infrastruktur kota dan fasilitas pelayanan publik yang modern.
7. Perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Menurut Munafri, meski ruang fiskal menyempit, pemerintah tetap berupaya menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penyusunan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan publik.

“Ini adalah momentum untuk memperlihatkan komitmen bersama kita dalam menjawab tantangan fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Makassar,” tutupnya.