Jakarta, VOID.CO.ID – Pemerintah El Salvador menjatuhkan vonis penjara sangat panjang kepada ratusan anggota kelompok kriminal, dengan sebagian hukuman mencapai ratusan hingga lebih dari seribu tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi tegas Presiden Nayib Bukele dalam menumpas kejahatan terorganisir di negara Amerika Tengah tersebut.

Berdasarkan laporan AFP, Kejaksaan Agung El Salvador mengumumkan bahwa 248 anggota geng Mara Salvatrucha (MS-13) dijatuhi apa yang disebut sebagai “hukuman teladan” atas keterlibatan mereka dalam kejahatan serius, termasuk puluhan kasus pembunuhan dan penghilangan paksa. Melalui unggahan di platform X, kejaksaan menyebutkan satu terdakwa menerima vonis hingga 1.335 tahun penjara, sementara 10 orang lainnya dijatuhi hukuman antara 463 hingga 958 tahun.

Meski demikian, pihak berwenang tidak mengungkapkan waktu pasti penjatuhan vonis tersebut. Tidak ada pula penjelasan rinci mengenai apakah seluruh terdakwa telah menjalani proses persidangan secara lengkap.

Sejak Maret 2022, Presiden Bukele menerapkan status darurat nasional yang memberikan kewenangan luas kepada aparat keamanan untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Pemerintah mengklaim kebijakan ini berhasil menurunkan angka pembunuhan ke titik terendah sepanjang sejarah El Salvador, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kriminalitas paling mematikan di dunia.

Menurut data pemerintah, lebih dari 90.000 orang telah ditahan sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Namun, sekitar 8.000 di antaranya kemudian dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia menyoroti dampak serius dari operasi ini. Lembaga Socorro Jurídico Humanitario mencatat sedikitnya 454 tahanan meninggal dunia di dalam penjara sejak penindakan besar-besaran dimulai.

Pemerintah El Salvador menegaskan bahwa langkah represif ini tidak dapat dihindari. Otoritas menyebut MS-13 dan geng saingannya, Barrio 18, bertanggung jawab atas sekitar 200.000 kematian dalam kurun waktu tiga dekade dan pernah menguasai sebagian besar wilayah negara. Kedua kelompok tersebut dikenal luas karena praktik pemerasan terhadap pelaku usaha.

“Mereka memeras para korban yang memiliki bisnis, menuntut sejumlah uang tertentu sebagai imbalan agar tidak melukai mereka,” ujar Kantor Kejaksaan Agung. “Banyak orang terpaksa menutup bisnis mereka karena takut terhadap ancaman tersebut.”

Kendati demikian, kritik terhadap kebijakan ini terus bermunculan. Samuel Ramirez dari gerakan korban pelanggaran HAM MOVIR mempertanyakan keabsahan proses hukum yang diterapkan oleh pemerintah.

“Saya setuju dengan penerapan hukum kepada para penjahat, tetapi kami mempertanyakan apakah hukuman ini mengikuti proses hukum yang semestinya,” kata Ramirez. “Sayangnya, tidak ada transparansi dalam proses peradilan.”

Ia menilai vonis ekstrem tersebut lebih menunjukkan pendekatan populis untuk membangun citra politik Presiden Bukele. Terlepas dari perdebatan yang muncul, pendekatan El Salvador mulai menarik perhatian negara-negara lain di kawasan.

Presiden Bukele dilaporkan telah sepakat untuk berbagi pengalaman dengan Presiden Kosta Rika Rodrigo Chaves, yang saat ini menghadapi peningkatan angka kriminalitas. Chaves bahkan memberi sinyal akan membangun fasilitas penahanan besar yang terinspirasi dari Cecot, penjara raksasa yang menjadi simbol kebijakan keras Bukele terhadap geng kriminal. Sementara itu, Amerika Serikat telah menetapkan MS-13 serta sejumlah geng dari Amerika Tengah dan Selatan sebagai organisasi teroris asing.

Sumber: CNBC Indonesia