MAKASSAR, VOID.CO.ID – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam melindungi pekerja rentan kembali terlihat jelas. Kali ini, perhatian diarahkan kepada para pelaku seni jalanan, khususnya Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ), yang telah lama menjadi bagian dari denyut budaya kota.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan keseriusannya dalam memperjuangkan skema jaminan hari tua (JHT) bagi anggota KPJ melalui BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja informal yang selama ini aktif mengisi ruang publik lewat seni dan musik.
“Ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tapi juga cara kita memastikan masa depan para pelaku seni bisa lebih terjamin,” ujar Munafri saat menerima perwakilan KPJ di Balai Kota Makassar, Selasa (22/7/2025).
Pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan bahwa Pemkot akan menyiapkan skema bantuan atau kuota khusus untuk jaminan hari tua para anggota KPJ. Ia menilai, profesi seniman jalanan tidak kalah penting dalam membangun ruang seni dan hiburan bagi masyarakat.
“Pekerja seni juga punya peran besar. Sudah seharusnya pemerintah hadir dan memberikan dukungan nyata, termasuk perlindungan sosial,” tegasnya.
Menurut Munafri, kehadiran penyanyi jalanan bukan semata hiburan pinggir jalan, melainkan bagian dari ekosistem seni kota yang perlu diberdayakan dan dilindungi. Dengan JHT, para musisi ini bisa mendapatkan perlindungan sosial setara pekerja formal lainnya.
Inisiatif ini juga merupakan bagian dari kebijakan Pemkot yang menyasar pekerja rentan lainnya seperti tenaga non-ASN, pengurus RT/RW, pengemudi ojek, hingga pedagang kaki lima. Pada tahun 2025, Pemkot menargetkan cakupan perlindungan sosial mencapai 62 persen, yang berarti masih terdapat sekitar 45 ribu calon penerima manfaat yang perlu diikutkan dalam program.
Langkah ini menunjukkan pendekatan humanis Pemkot Makassar, yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik dan pelayanan publik, tapi juga pada kesejahteraan seluruh lapisan warga-tanpa membeda-bedakan profesi.
“Kita tidak boleh membiarkan ada pekerja yang tidak terlindungi. Kota ini harus inklusif, melindungi dan memperhatikan seluruh warganya, termasuk para seniman,” ujar Munafri dengan penuh keyakinan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua KPJ Makassar Bahar Karca turut menyampaikan aspirasi komunitasnya. Ia menekankan pentingnya akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan bagi para musisi yang selama ini belum mendapat perlindungan sosial.
“Selama ini, sebagian besar anggota KPJ belum tersentuh program ini, padahal kami aktif dan hidup dari performa harian. Kami sangat mengapresiasi perhatian dari Pak Wali,” kata Bahar.
Menurutnya, jaminan hari tua bukan sekadar urusan masa depan, melainkan bentuk penghormatan terhadap profesi musisi jalanan yang telah lama memberi warna di ruang publik.
KPJ Makassar, yang terus aktif dan menunjukkan eksistensinya sebagai komunitas kreatif, kini tengah menyiapkan dua agenda besar: Musyawarah Besar (Mubes) dan perayaan Milad ke-19 yang akan digelar di Taman Hasanuddin.
Bahar berharap Wali Kota Makassar bisa hadir langsung dalam acara tersebut dan melantik kepengurusan baru KPJ. Ia menilai, kehadiran pemimpin kota sangat berarti sebagai bentuk dukungan moral kepada para musisi yang bekerja keras membangun citra seni kota.
“Pak Wali merespons sangat cepat dan terbuka. Kami sangat berharap beliau bisa hadir dan memberi semangat langsung kepada kami,” ucap Bahar.
Rangkaian Milad nanti akan diramaikan oleh penampilan seni dari musisi jalanan, pemutaran film dokumenter, diskusi seni, hingga kolaborasi lintas komunitas. KPJ juga berencana mengundang tamu dari luar Sulawesi Selatan sebagai bentuk pertukaran kreativitas dan solidaritas antarwilayah.
Bahar menyampaikan, KPJ Makassar bukan sekadar komunitas hiburan jalanan, melainkan ruang ekspresi, kritik sosial, dan bentuk suara rakyat. Maka dari itu, dukungan dari pemerintah tak hanya diharapkan dalam bentuk kehadiran, tetapi juga lewat fasilitasi kegiatan seni dan perlindungan sosial yang berkelanjutan.
“Makassar adalah rumah bagi seniman. Kami berharap ke depan hubungan KPJ dengan pemerintah semakin erat dan bisa berjalan beriringan,” tutup Bahar.
Leave a Reply