MAKASSAR, VOID.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) terus memperkuat kerja sama untuk memastikan ketepatan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2029.

Hal ini menjadi fokus dalam pertemuan resmi yang berlangsung pada Selasa (16/9/2025) di Balai Kota Makassar, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin serta Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Pertemuan tersebut menjadi momen strategis untuk menyelaraskan langkah antara KPU dan Pemkot dalam rangka memperbarui data pemilih secara berkelanjutan. Selain itu, turut dibahas juga agenda penguatan kelembagaan KPU pasca-Pemilu 2024.

Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menekankan bahwa pembaruan data pemilih menjadi hal krusial menjelang agenda politik ke depan.

“Kami hadir untuk membahas sejumlah hal, mulai dari pendidikan politik, pemutakhiran data pemilih, perubahan data partai politik, hingga penguatan struktur kelembagaan,” ujar Yasir.

Ia menambahkan, diperlukan sinkronisasi segera agar tidak terjadi tumpang tindih data, mengingat proses pemutakhiran dilakukan secara rutin tiap bulan.

KPU Makassar juga telah menyusun jadwal pemutakhiran DPB secara bertahap, termasuk pelaksanaan pleno untuk data bulan September yang dijadwalkan pada Oktober nanti.

“Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota, terutama dalam pelaksanaan kegiatan coklit (pencocokan dan penelitian) agar koordinasi dapat berjalan efektif,” lanjutnya.

Pemerintah Kota menyatakan dukungan penuh terhadap upaya KPU. Diharapkan, kolaborasi ini mampu meningkatkan akurasi data pemilih, mengurangi potensi konflik, dan mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinkronisasi data dan penguatan kelembagaan menjadi aspek penting untuk mendukung Pemilu yang kredibel.

“Kami akan terus mendorong terwujudnya kerja sama yang solid agar pelaksanaan demokrasi di Makassar berlangsung secara terbuka dan berkualitas,” tegas Munafri.