MAKASSAR, VOID.CO.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan. Dalam kunjungan kerja Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, ke Balai Kota Makassar pada Kamis (28/8/2025), Munafri menyampaikan berbagai kebutuhan dasar yang selama ini menjadi keluhan warga pulau.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyoroti minimnya pasokan listrik dari PLN di wilayah kepulauan. Ia menyebutkan, sebagian besar pulau di Makassar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang operasionalnya sangat tergantung pada pengiriman solar. Jika suplai bahan bakar terganggu, maka aliran listrik pun otomatis terhenti.

“Masalah listrik ini sangat mendesak. Kami berharap ada solusi jangka panjang agar kebutuhan energi masyarakat pulau bisa terpenuhi secara stabil,” ujar Munafri.

Selain listrik, ia juga menyinggung pentingnya pembangunan dermaga sebagai penunjang mobilitas warga serta jalur utama distribusi logistik dan perekonomian antar-pulau.

Isu pendidikan pun tak luput dari perhatian. Munafri mengusulkan agar Pemerintah Kota dapat mendirikan Sekolah Rakyat di salah satu pulau, yang dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, langkah ini bisa mengurangi angka putus sekolah yang cukup tinggi di wilayah tersebut, mengingat sulitnya akses ke sekolah di daratan utama.

“Kami ingin anak-anak di pulau tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa harus menyeberang setiap hari. Tapi tentu semua itu harus didukung dengan infrastruktur dasar, termasuk listrik dan fasilitas pendidikan yang memadai,” jelas Munafri.

Tak hanya pendidikan, Munafri juga mengangkat isu layanan kesehatan. Ia meminta pemerintah pusat memperhatikan insentif dan fasilitas bagi tenaga medis serta guru yang bertugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti pulau-pulau di Makassar.

Saat ini, tercatat ada delapan pulau berpenghuni di wilayah Kota Makassar, dengan jumlah penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Namun, banyak dari mereka masih belum menikmati pelayanan publik secara optimal.

TPA Antang Jadi Sorotan, Sampah Kota Perlu Penanganan Serius

Beranjak dari masalah kepulauan, Munafri juga menyinggung tantangan besar lain yang sedang dihadapi Kota Makassar, yakni persoalan pengelolaan sampah.

Menurutnya, TPA Antang yang selama ini menjadi tempat pembuangan akhir, kini sudah dalam kondisi kritis. Dengan luas sekitar 19 hektare dan tumpukan sampah yang telah menggunung hingga 17 meter, kawasan ini dinilai sangat rawan menimbulkan risiko lingkungan.

“Kalau tidak ditangani dengan teknologi yang tepat, TPA kita bisa meledak kapan saja. Saat ini, kami sedang menjajaki penggunaan teknologi baru untuk pengolahan sampah,” katanya.

Munafri menekankan bahwa hanya residu sampah yang seharusnya dibuang ke TPA. Proses pemilahan dan pengolahan harus dimulai sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot, mulai dari pengoptimalan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan bank sampah, hingga mendorong partisipasi warga secara langsung.

Ia juga mendorong model kolaborasi, di mana SKPD, partai politik, dan kelompok masyarakat dilibatkan dalam pembinaan warga di tingkat RT. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah bisa tumbuh dari bawah.

PSEL Masih Menunggu Kepastian, Pemerintah Dorong Energi dari Sampah

Pemkot Makassar saat ini juga tengah menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), yang menjadi program strategis nasional.

Meski sudah ada sejumlah perusahaan yang tertarik bekerja sama, Munafri mengatakan semuanya masih dalam tahap penjajakan. Ia memastikan, pihaknya terbuka terhadap investasi demi mengatasi krisis sampah kota.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam kesempatan yang sama, menyatakan pemerintah pusat sedang merumuskan strategi nasional yang lebih terarah dalam pengelolaan sampah. Salah satu rencana utamanya adalah membangun 33 unit incinerator di berbagai daerah, termasuk Makassar.

Eddy menjelaskan bahwa incinerator ini akan membakar sampah dan mengubahnya menjadi energi listrik, yang nantinya akan dibeli oleh PLN. Dengan skema baru yang sedang digodok, pemerintah berharap proses investasi dan pengelolaan bisa berjalan lebih efisien dan menarik bagi investor.

“Skema tipping fee akan disederhanakan. Pemerintah daerah cukup sediakan lahan dan jaminan ketersediaan sampah. Investor yang akan mengelola, dan listriknya langsung dibeli oleh PLN dengan harga yang layak,” terang Eddy.

Aspirasi Daerah Direspons Positif

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat dari MPR RI dan Pemkot Makassar. Eddy Soeparno menyambut baik masukan yang disampaikan Munafri dan berjanji akan mendorong aspirasi itu menjadi bagian dari agenda nasional.

“Isu listrik, pendidikan, hingga pengelolaan sampah adalah hal-hal mendasar yang harus segera kita tangani bersama, apalagi untuk wilayah kepulauan yang seringkali luput dari perhatian,” tegas Eddy.

Dengan komitmen antara pusat dan daerah, diharapkan berbagai persoalan yang selama ini menghambat kemajuan Makassar, terutama di wilayah kepulauan, bisa diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.