MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dalam upaya jangka panjang mengatasi banjir yang sering melanda wilayah-wilayah rawan di kota ini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung kunjungan Kepala BBWS, Dr. Suryadarma Hasyim, pada Senin (19/5/2025) untuk membahas solusi konkret.

Beberapa titik banjir seperti Blok 10 Antang di Kecamatan Manggala, BTN Kodam 3 di Biringkanaya, dan kawasan Jl. AP Pettarani menjadi prioritas penanganan.

Munafri menyampaikan pentingnya langkah strategis, salah satunya membangun kolam retensi di kawasan permukiman.

Fokus utama saat ini tertuju pada Sungai Tallo, yang masih dalam lingkup kewenangan Pemkot. Rencana pembuatan alur air baru dari Blok 10 terkendala oleh rumah-rumah yang berdiri di jalur tersebut, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp 400 miliar-termasuk untuk pembebasan lahan dan infrastruktur.

Pemkot juga mempertimbangkan opsi relokasi sekitar 400 rumah di zona banjir, dengan biaya sekitar Rp 1 miliar per rumah.

Selain mengurangi risiko banjir, wilayah tersebut akan difungsikan sebagai ruang terbuka dan kolam retensi jangka panjang.

“Kami libatkan tim dari Unhas untuk kajian teknis, lalu dipadukan dengan data BBWS agar solusinya tepat dan sesuai kewenangan,” kata Munafri.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi bersama untuk menata kanal dan saluran air. Pengerukan sedimen dinilai belum cukup; perlu ada penertiban bangunan liar dan pemanfaatan kanal yang tidak semestinya seperti yang saat ini banyak ditutup atap atau dijadikan tempat pembuangan sampah.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, mendukung kolaborasi ini. Menurutnya, pengelolaan wilayah sungai harus dilakukan secara terpadu.

Ia menjelaskan bahwa wilayah Sungai Pohon-gabungan beberapa DAS strategis di Sulsel-mencakup 21 kabupaten dan 3 kota, termasuk Makassar.

Salah satu proyek penting adalah Bendungan Bili-lili, yang tidak hanya menyimpan air tapi juga berfungsi sebagai pengendali banjir serta sumber air baku PDAM.

Meski begitu, banjir besar 2019 membuktikan bahwa ancaman juga datang dari Sungai Jenelata, yang belum memiliki sistem pengendalian memadai.

Proyek-proyek pengendalian banjir dibiayai lewat pinjaman luar negeri dan ditargetkan selesai tahun 2028. Kota Makassar sendiri dipengaruhi dua DAS besar: Jeneberang dan Tallo.

Beberapa infrastruktur penunjang juga tengah dikembangkan, seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa, Waduk Pampang, dan fasilitas penanganan banjir lainnya. Namun, alih fungsi lahan di area resapan air seperti Perumnas Antang menjadi tantangan besar.

Suryadarma menekankan bahwa sinergi antarinstansi sangat penting karena tidak semua proyek bisa ditangani BBWS sendiri.

Kolaborasi dengan Pemkot diharapkan mempercepat upaya penanganan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.