MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras dari pemerintah pusat kepada lebih dari 40 ribu warga penerima manfaat. Bantuan yang disalurkan melalui Perum Bulog ini merupakan bagian dari program nasional untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

Sebanyak 800 ton beras disiapkan untuk alokasi selama dua bulan. Penyaluran bantuan secara simbolis dilangsungkan di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, pada Selasa (22/7/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

“Di titik ini, sebanyak 274 keluarga menerima total 5.480 kilogram beras. Setiap keluarga mendapat jatah 20 kilogram untuk dua bulan, atau 10 kilogram per bulan,” ujar Munafri dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa bantuan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah gejolak harga bahan pokok. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Data penerima bantuan, kata Munafri, bersumber dari Kementerian Sosial dan telah melalui proses verifikasi ketat. Selain itu, Pemkot Makassar juga menerapkan sistem pemeriksaan ganda di lapangan sebagai langkah antisipasi penyimpangan.

“Kami pastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.

Pemkot Makassar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal distribusi agar berlangsung lancar dan merata. Munafri juga menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara pemerintah pusat, Bulog, dan seluruh perangkat daerah yang berperan dalam menjaga ketahanan pangan kota.

Mengenai kualitas bantuan, Munafri memastikan bahwa beras yang dibagikan memiliki mutu yang layak konsumsi dan telah diseleksi oleh Bulog.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat. Mereka bisa mengurangi pengeluaran bulanan untuk bahan pokok dan mengalihkan dana tersebut ke kebutuhan lain,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Ia juga menekankan bahwa validasi data penerima bantuan sangat penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

“Ini data tunggal dari pemerintah pusat yang telah tervalidasi. Penting agar penyaluran tidak menimbulkan polemik atau kecurigaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menilai bahwa bantuan pangan ini berperan sebagai substitusi pengeluaran rutin rumah tangga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Intervensi seperti ini yang kami harapkan. Supaya masyarakat tetap punya daya beli, dan uang mereka bisa digunakan untuk keperluan lainnya,” pungkasnya.