MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong percepatan integrasi transportasi, salah satunya dengan menghadirkan layanan pesawat amfibi atau seaplane.

Inisiatif ini menjadi bagian dari program prioritas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam mewujudkan visi “Sulsel Terkoneksi”, terutama di wilayah kepulauan.

Dengan kondisi geografis Sulawesi yang terdiri dari banyak pulau dan garis pantai yang panjang, kehadiran seaplane dianggap tepat.

Moda transportasi ini mampu lepas landas dan mendarat di permukaan air, dan telah digunakan sejak awal abad ke-20 untuk berbagai kepentingan, mulai dari militer hingga pariwisata.

Sebagai langkah lanjutan, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menerima kunjungan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Capt.

Daniel Dewantoro Rumani, pada Selasa, 6 Mei 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo.

“Program seaplane menjadi salah satu agenda penting Pak Gubernur untuk mempermudah akses transportasi di wilayah kepulauan,” ujar Jufri.

Erwin Terwo menambahkan bahwa kunjungan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya bersama Menteri Perhubungan.

Salah satu lokasi yang dinilai strategis untuk pengoperasian seaplane adalah Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar.

“Secara teknis, CPI sangat layak digunakan. Selain itu, beberapa daerah lain seperti Parepare, Palopo, Bone, Selayar, dan Takabonerate juga masuk dalam rencana lokasi pendaratan,” katanya.

Diharapkan, layanan seaplane akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah terpencil, mendukung pariwisata, serta mempercepat layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Capt. Daniel menjelaskan bahwa pihaknya akan bertindak sebagai konsultan dalam survei dan penyiapan operasional seaplane. “Kami telah melakukan survei awal dan mendapat konfirmasi bahwa lokasi tersebut cocok. Tahap awal akan dimulai di CPI,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat lokal, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi daerah maupun nasional.

“Inisiatif dari Pak Gubernur ini bisa menjadi proyek percontohan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan perlu infrastruktur seperti ini, mirip dengan Maldives yang mengandalkan waterbase,” jelasnya.

Sistem waterbase sendiri adalah infrastruktur gabungan antara pelabuhan laut dan bandara air yang memungkinkan pesawat amfibi beroperasi tanpa landasan pacu darat, sistem ini efisien dari segi lahan dan biaya, serta sangat cocok diterapkan di daerah perairan.

Untuk mendukung program ini, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi akan berperan dalam pengembangan sumber daya manusia. (*)