Makassar, VOID.CO.ID – Menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan strategi untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

Kebijakan ini mengedepankan efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Fokus utamanya adalah mengalokasikan dana secara optimal guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat menyampaikan laporan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam rapat virtual mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah yang digelar dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel pada Senin, 28 April 2025.

“Penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja yang kami lakukan sepenuhnya mengacu pada Inpres No. 1 Tahun 2025,” tegas Jufri.

Dalam penerapannya, Pemprov Sulsel membatasi belanja untuk kegiatan seremonial serta memangkas anggaran perjalanan dinas.

Langkah ini bertujuan untuk memfokuskan penggunaan dana pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik.

“Efisiensi anggaran perjalanan dinas di Sulsel bahkan telah melampaui 50 persen,” tambahnya.

Anggaran yang berhasil dihemat kemudian dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, serta program pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Strategi ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

“Anggaran hasil efisiensi kami gunakan kembali untuk mendukung sektor-sektor utama, termasuk pendidikan, infrastruktur, pengendalian harga, dan kebutuhan pangan, semua diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan penciptaan ekonomi yang produktif,” jelasnya lebih lanjut.

Rapat tersebut juga diisi dengan presentasi dari perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulsel, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mereformasi pengelolaan anggaran secara menyeluruh dan berdampak.