Jakarta, VOID.CO.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini ditempuh setelah lembaga tersebut dinilai memiliki citra buruk, baik di mata publik maupun Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah memanggil jajaran pimpinan Bea Cukai dan menggelar rapat internal untuk membahas strategi perbaikan. Ia juga meminta Presiden memberikan waktu selama satu tahun untuk menjalankan reformasi di instansi tersebut.

“Citra Bea Cukai kurang baik di media, di masyarakat, bahkan di pimpinan tertinggi negara. Karena itu kita harus memperbaikinya secara serius,” ujar Purbaya seusai rapat kerja dengan DPR RI, Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan bahwa selama proses evaluasi berlangsung, ia meminta agar upaya pembenahan tidak diganggu.

Purbaya kemudian menyampaikan adanya konsekuensi berat jika reformasi tidak berjalan. Menurutnya, Bea Cukai bisa saja digantikan oleh perusahaan audit internasional asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

“Kalau kinerjanya tetap buruk dan masyarakat tidak puas, opsi menggandeng SGS terbuka. Pegawai Bea Cukai memahami betul ancaman itu,” tuturnya.

Jika pergantian tersebut terjadi, sekitar 16.000 pegawai Bea Cukai berpotensi kehilangan pekerjaan. Ancaman ini membuat para pegawai kini lebih serius melakukan pembenahan internal.

Sebagai bagian dari modernisasi, Bea Cukai mulai menerapkan sistem kecerdasan buatan (AI) di sejumlah pos pemantauan untuk mengantisipasi praktik curang, termasuk underinvoicing.

“Kita pelajari betul persoalannya dan perbaikannya sudah cukup signifikan. Tahun depan saya optimistis Bea Cukai bisa bekerja lebih profesional. Tapi kalau gagal, 16.000 pegawai bisa dirumahkan. Namun mereka adalah orang-orang cerdas dan siap berubah,” kata Purbaya.

Sumber: CNBC Indonesia