MAKASSAR, VOID.CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan tindak lanjut hasil SPI 2024 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (28/8/2025).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bappenas RI, Inspektorat Kota Makassar, jajaran Sekretariat Daerah, seluruh kepala SKPD, hingga para camat se-Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan perlunya langkah nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara akuntabel. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, ia berencana menempatkan personel Inspektorat di seluruh SKPD agar proses pengawasan berjalan sejak awal kegiatan.

“Saya minta agar setiap OPD ditempatkan satu orang dari Inspektorat yang rutin melakukan audit. Ini penting agar pelaporan dan pengawasan lebih tertata dari awal,” ujarnya.

Munafri juga menyoroti kecenderungan pola belanja di beberapa SKPD yang dinilainya kurang proporsional. Ia mengkritik praktik belanja yang terlalu fokus melibatkan pihak ketiga atau vendor, meski nilai anggarannya terbatas. Menurutnya, hal ini justru membuka celah kolusi yang merugikan efisiensi kerja.

Menanggapi hal tersebut, ia menegaskan perlunya standarisasi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ia ingin agar penyedia yang terlibat dalam proyek pemerintah benar-benar memiliki kualitas, sehingga hasil akhirnya tak hanya sekadar memenuhi administrasi, tapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dalam pengadaan, saya selalu tegaskan: kualitas itu nomor satu. Jangan asal pilih rekanan, kita butuh hasil yang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya sikap berhati-hati dalam membuat komitmen di luar jalur formal. Ia mengkhawatirkan janji-janji yang belum jelas landasan hukum atau anggarannya justru akan menghambat program-program yang sedang berjalan.

Tidak hanya itu, Munafri turut menyinggung soal gaya hidup pejabat. Menurutnya, integritas tak hanya terlihat dari kinerja, tetapi juga dari cara hidup. Ia mengimbau para pejabat untuk menghindari tampilan berlebihan yang bisa menimbulkan kesan persaingan gaya hidup di internal pemerintahan.

“Bahkan dalam hal kecil seperti jenis sepatu dinas, saya minta sederhana saja. Jangan sampai bawahan meniru gaya hidup berlebihan yang bisa mengganggu semangat kerja kolektif,” ujarnya.

Menutup arahannya, Munafri berharap pelaksanaan SPI menjadi momentum penting dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan berintegritas. Menurutnya, pengelolaan uang negara harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar kembali ke masyarakat.