MAKASSAR, VOID.CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang digelar dalam rangka mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (28/8/2025).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023–2024.

Acara tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar, serta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam momen tersebut, BPOM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros.

Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM), yang ditargetkan menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawasan pangan pertama di Indonesia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang turut mendampingi Wali Kota Munafri, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung langkah-langkah strategis BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis kepada daerah.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program jangka panjang yang memerlukan pengawasan yang ketat, khususnya terhadap kualitas bahan pangan,” ujar Nirman.

Ia menambahkan, peran BPOM sangat krusial dalam memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman. Penyuluhan dan pembinaan yang diberikan dinilai mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga keamanan pangan di tingkat lokal.

“Dengan dukungan BPOM, pemerintah daerah – termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan – akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam memastikan mutu pangan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Pembangunan PoltekPOM di Maros juga dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. Keberadaan institusi ini diharapkan melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang keamanan pangan, khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Ini akan menjadi tonggak penting bagi penguatan SDM pengawas pangan, demi menjamin mutu dan keamanan konsumsi masyarakat secara menyeluruh,” kata Nirman.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja optimal dalam pengelolaan DAK non-fisik dua tahun terakhir.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus pemacu semangat bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pangan dan kesehatan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Selatan diharapkan mampu menjadi pelopor dalam membangun sistem keamanan pangan yang berkelanjutan dan menjadi motor utama dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis.