MAKASSAR, VOID.CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan yang diperluas, Rabu (20/8/2025).

Rapat digelar secara daring melalui Zoom dan melibatkan para bupati, wali kota, serta sejumlah instansi terkait.

Agenda utama dalam pertemuan ini adalah upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Sulsel.

Munafri menilai forum ini strategis sebagai wadah koordinasi antar pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan fiskal dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

“Rapat ini penting untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat koordinasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Munafri.

Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas daerah dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Dalam rapat tersebut, Munafri didampingi Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda dan sejumlah kepala dinas terkait.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi daerah agar tidak membebani masyarakat.

Ia meminta agar setiap kebijakan fiskal disertai dengan analisis dampak sosial-ekonomi serta sosialisasi yang menyeluruh.

“Jangan sampai kebijakan pajak justru menekan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Ia juga menyinggung lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa daerah yang dinilai tidak proporsional, serta mengingatkan agar kepala daerah mengacu pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait penetapan pajak dan retribusi.

Gubernur turut menyoroti kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Ia meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipatif, termasuk memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik.

“Penanganan dini sangat penting agar masyarakat tidak terdampak saat musim hujan tiba,” ujar Andi Sudirman.

Ia berharap seluruh kepala daerah aktif memberi masukan agar kebijakan provinsi dan pusat lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.