MAKASSAR, VOID.CO.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual pada Selasa (2/9/2025).

Rapat yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini membahas situasi terkini dan strategi pengendalian inflasi di tahun 2025.

Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menanggapi dinamika harga kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas inflasi nasional.

Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Ia menuturkan pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar jika diperlukan, agar masyarakat terlindungi dari gejolak harga,” ujarnya.

Munafri menambahkan, Pemkot Makassar melalui TPID akan mengoptimalkan program strategis seperti operasi pasar, dukungan sektor pertanian, dan digitalisasi distribusi pangan. Fokus utama tetap menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga wajar.

Rakor ini diharapkan memperkuat kolaborasi pusat-daerah agar target inflasi 2025 dapat tercapai sesuai sasaran nasional, tambah Wali Kota yang akrab disapa Appi.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan data inflasi nasional terbaru. Inflasi Agustus 2025 tercatat 2,31 persen, turun dari 2,37 persen bulan sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan stabilnya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan cukup serta intervensi pemerintah lewat operasi pasar murah dan langkah lain.

Menurut Tito, data resmi dari Badan Pusat Statistik menjadi dasar evaluasi rapat inflasi rutin. Namun, rapat kali ini dipercepat guna menindaklanjuti arahan Presiden yang disampaikan dalam pertemuan kementerian dan kepala daerah.

Meski tren inflasi positif, Tito mengingatkan masih ada daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini akan dibahas lebih rinci bersama TPID dan pemerintah daerah agar pengendalian inflasi tetap efektif di seluruh wilayah.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan produksi pangan nasional tahun 2025 diperkirakan surplus sekitar 3 juta ton. Hingga September, produksi beras mencapai lebih dari 28 juta ton, ditambah 2,6 juta ton pada Oktober, sehingga total produksi diperkirakan 33,5 juta ton, sementara kebutuhan hanya sekitar 30 juta ton.

Ia menegaskan, tahun ini pemerintah tidak melakukan impor beras, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,8 juta ton. Stok beras saat ini kuat, didukung keberhasilan Bulog dalam menyerap produksi dalam negeri.

Zulkifli juga menjelaskan adanya penyesuaian harga beras di pasar dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, menyusul kenaikan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Penyesuaian harga ini dinilai penting agar tidak terjadi penyimpangan.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi lebih dari 18,3 juta warga miskin dengan nilai Rp10.000 per bulan selama dua bulan. Selain itu, Bulog menyiapkan program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual Rp12.500 per kilogram, agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Zulkifli meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan Bulog untuk percepatan penyaluran SPHP terutama di pasar tradisional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan juga menyampaikan arahan Presiden terkait Inpres baru untuk percepatan pembangunan kawasan pangan. Program ini mencakup pengembangan sawah, infrastruktur irigasi, dan ketahanan energi guna mendukung produksi pangan nasional berkelanjutan.

“Dengan instruksi Presiden terbaru, percepatan pembangunan kawasan pangan akan segera direalisasikan,” tutup Zulkifli.