MAKASSAR, VOID.CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan pembaruan data tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah di Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7/2025).

Munafri meminta seluruh SKPD untuk proaktif menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat dan menyelesaikan akar persoalan secara tuntas. Ia juga menekankan pentingnya efek jera bagi pelanggaran agar menjadi pembelajaran bagi generasi penerus.

“Setiap pelanggaran harus ditindak. Efek jera harus diterapkan agar tidak terulang,” tegasnya.

Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga menyatakan akan terus memantau pengelolaan keuangan daerah di semua tingkatan. Ia ingin membangun sistem yang jujur, tanpa kecurangan, dan mampu menghadirkan kenyamanan kerja bagi seluruh pegawai.

Menurut Munafri, reformasi birokrasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga membangun nilai-nilai seperti *siri’* (rasa malu) dan kehormatan, yang menjadi fondasi pemerintahan berintegritas.

Politikus Golkar ini menyamakan berbagai persoalan tata kelola sebagai “sampah” yang menumpuk karena sistem yang dibiarkan tanpa perbaikan serius. Oleh karena itu, ia menilai pembenahan harus dilakukan dari hulu hingga hilir.

Ia juga menyinggung rotasi pejabat yang dilakukan secara berkala untuk menyegarkan organisasi dan mengoptimalkan potensi pegawai yang belum terlihat.

“Saya sengaja rotasi agar bisa melihat potensi yang tersembunyi. Ternyata banyak yang lebih mumpuni di lapangan,” jelasnya.

Terkait pelanggaran, Munafri menekankan pentingnya membedakan pelanggaran administratif dengan yang berdampak pada keuangan negara. Ia menyatakan tidak akan memberi toleransi bagi kasus yang merugikan negara.

Ia juga menyoroti praktik curang dalam pengadaan barang dan jasa, yang kerap menjadi titik rawan penyimpangan. Untuk itu, ia meminta pengawasan diperketat dan laporan rutin dari Inspektorat setiap dua pekan.

“Kalau sudah menyangkut kerugian negara, tidak ada kompromi. Akan ditindak sampai tuntas,” katanya.

Munafri menyatakan evaluasi juga akan menyasar unit pelayanan dasar seperti puskesmas, guna memastikan seluruh elemen birokrasi mengedepankan profesionalisme dan efisiensi.

Ia menutup dengan mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak mencari celah dalam prosedur dan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku. “Kalau prosedur memang rumit demi menjaga akuntabilitas, ya harus dijalani,” tandasnya.