MAKASSAR, VOID.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar menegaskan keseriusannya dalam membenahi sistem pengelolaan sampah demi menekan beban kerja Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat koordinasi khusus bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar di kantor DLH, Jalan Chairil Anwar, Rabu (27/8/2025).

Rakor dihadiri oleh Kepala DLH Helmy Budiman, Sekretaris Ferdy Mochtar, serta sejumlah pejabat teknis yang menangani persoalan persampahan di kota ini.

Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya sinergi dan kerja kolektif dalam penanganan sampah, yang tak hanya menjadi fokus operasional namun juga bagian dari upaya mencapai target Adipura.

“Saya ingin kita serius dalam pembenahan akses dan pengelolaan di TPA. Ini bagian penting dari proses yang tidak bisa kita abaikan,” ujarnya di hadapan para peserta rapat.

Menurutnya, nilai pengelolaan persampahan Kota Makassar masih berkutat di angka 60-an, sementara target ideal yang ingin dicapai berada di level 85. Salah satu komponen nilai tertinggi ada pada pengelolaan TPA, sehingga perlu mendapat perhatian dan intervensi maksimal.

Munafri yang berlatar belakang sebagai pengusaha ini menyebutkan bahwa kondisi fisik TPA Antang memerlukan penanganan menyeluruh, mulai dari perbaikan topsoil, pengelolaan akses jalan, hingga kolam lindik. Ia ingin TPA dikelola secara terencana dan tidak lagi menjadi sekadar tempat buang sampah.

“TPA harus bisa menunjukkan bahwa pengelolaan kita terencana dan tertata. Sistem dan penempatan sampah harus rapi,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya pola kerja yang seragam antarsektor, menghindari kerja parsial yang hanya berorientasi sektoral.

“Mulai hari ini, semua data harus dikelola cepat. Jangan ada respons lambat. Penyajian data harus lancar agar pengambilan keputusan juga cepat,” ujarnya.

DLH ditegaskan sebagai pemimpin utama dalam penanganan masalah sampah, namun keberhasilan program tetap membutuhkan dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan instansi lainnya.

“Tidak boleh ada ego sektoral. DLH yang pimpin, tapi semua OPD harus mendukung. Jumat atau Sabtu kita kumpul lagi bersama untuk menyusun alur program secara detail,” kata Munafri.

Selain itu, ia juga meminta pengecekan seluruh peralatan dan inventaris agar dapat dimaksimalkan untuk mendukung program yang akan dijalankan.

“Cek semua alat, maksimalkan inventaris. Kita ingin ini benar-benar berjalan serius,” tandasnya.

Ia berharap sinergi lintas sektor bisa segera membuahkan hasil nyata di lapangan. Menurutnya, kondisi saat ini memerlukan langkah-langkah taktis yang cepat dan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan normatif.

“Kondisi sekarang tidak bisa dihadapi dengan cara ideal saja. Harus ada langkah luar biasa agar pekerjaan tetap berjalan,” tegas Munafri.

Ia juga menyoroti persoalan akses jalan dan kebutuhan material penimbunan, dengan meminta alur transportasi sementara diatur sedemikian rupa agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas lain. Ia mendorong solusi cepat yang bisa dikomunikasikan langsung dengan kontraktor.

“Soal penimbunan, diskusikan langsung dengan kontraktor. Jangan semua dibebankan ke pemerintah. Kita atur agar ada solusi yang cepat,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Munafri juga mengarahkan agar program pengelolaan sampah bisa dikaitkan dengan pengembangan urban farming. Ia meminta DLH menjadi contoh dengan menghadirkan pertanian percontohan di lingkungan kantornya sendiri.

“DLH harus jadi teladan. Jangan sampai ada pegawai yang masih abai terhadap sampah, apalagi plastik,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, seluruh OPD diminta terlibat aktif dalam membina warga di tingkat RT dan RW. Setiap dinas akan diberi wilayah pembinaan sesuai kapasitas dan dukungan mitra kerja juga diharapkan ikut dilibatkan.

“Satu dinas bisa tangani satu atau lebih RT. Kita bentuk pola pembinaan langsung ke masyarakat,” tutup Munafri.